menteri dalam negeri (mendagri) gamawan fauzi menungkapkan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) daripada musi rawas masih terkendala masalah penetapan batas wilayah, katanya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain telah kami evaluasi, terserah soal batas wilayah dan belum selesai, papar mendagri di kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, yang belum ditetapkan dengan pemerintah daerah setempat, adalah salah Satu syarat untuk membeli sebuah daerah dimekarkan dari daerah induknya.
oleh karena tersebut, mendagri mengimbau kepada pejabat pemerintah mengenai untuk melaksanakan terlebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita mampu saja bagi batas masih, namun persoalan batas berlalu belum tuntas, nanti malah mengakibatkan konflik dulu soal batas. dengan demikian dari itu selesaikanlah dengan gubernur terlebih dahulu semuanya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, pada pasal 16 huruf d, dikenalkan bupati-walikota mengatakan usulan pembentukan provinsi terhadap gubernur, untuk memperoleh persetujuan, dengan melampirkan dokumen pendapat masyarakat calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota dan keputusan bupati-walikota.
kemudian, selama hal menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten terhadap presiden dengan menteri dalam negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan masyarakat mengerjakan penampilan demonstrasi menuntut segera disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi itu berujung bentrok diantara masyarakat pendemo serta aparat dari polres musi rawas yang dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, hingga menewaskan empat warga.
massa juga membakar kantor polsek rupit juga polsek karang jaya dan terletak selama pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran dengan demonstrasi tidak mampu ditolerir guna mendesak pengesahan suatu daerah baru.
kerusuhan tidak membeli suatu daerah disahkan. tak mungkin banyak pemaksaan, berbagai harus berpedoman selama ajaran hukum, katanya.